Minggu, 24 Mei 2015

PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015

 FORMULIR YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM PENCALONAN DAN SOFT COPY EXCEL NYA DAPAT DIUNDUH DI SINI:
1. FORMULIR-FORMULIR (SESUAI PKPU NO 9 TH 2015 TTG PENCALONAN) 
2. SOFTCOPY EXCELL UTK SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DAN REKAPITULASI DUKUNGAN 

JADWAL KEGIATAN TERKAIT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN (PKPU No 2 Th 2015) :
a) Penyerahan dokumen dukungan : 11 Juni - 15 Juni 2015
b) Penelitian jumlah minimal dukungan, mulai : 11 Juni 2015 s/d 18 Juni 2015.
c) Analisis dukungan ganda, mulai : 11 Juni 2015 s/d 18 Juni 2015.
d) Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS, mulai :
     19 Juni 2015 s/d 22 Juni 2015.
e) Penelitian administrasi dan verifikasi faktual di tingkat kelurahan, mulai : 23 Juni 2015 s/d 6 Juli 2015.
f) Rekapitulasi di tingkat kecamatan, mulai : 7 Juli 2015 s/d 13 Juli 2015.
g) Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, mulai : 14 Juli 2015 s/d 19 Juli 2015.

Rabu, 20 Mei 2015

Kisruh Pilkada, Kemendagri Segera Panggil Gubernur Lampung

Harianlampung.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat memanggil Gubernur Lampung terkait kisruh yang mengakibatkan terancamnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pesisir Barat pada Desember nanti.

Kemendagri menilai, tidak ada alasan penundaan pilkada di daerah itu karena sudah ada landasan hukumnya yakni UU No. 8 Tahun 2015, dan itu hajat berikut kepentingan bersama.

Hal itu mengemuka saat sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Pesisir Barat bertemu dengan pejabat Kemendagri, di Jakarta, Rabu (20/5).

Dalam pertemuan itu hadir Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri, didampingi Ketua Komisi A Syamsir, Ketua Komisi B Ali Yudiem, Ketua Komisi C Ripzon Efendi, Ketua Fraksi Gerindra HM Iqbal, dan Wakil Ketua Banleg Sri Suyanti.

Dari Kemendagri diwakili Direktur Fasilitasi KDH Ansel Mus, Kasubdit wilayah Lampung Andi, dan Kasubdit Keuangan Daerah Depdagri Simon. Pertemuan di Kemendagri berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga 14.30 WIB.

Saat pertemuan, DPRD Pesisir Barat menceritakan kronologis polemik pilkada akibat Penjabat Bupati Pesisir Barat Qudrotul Ikhwan enggan menandatangani NPHD yang merupakan syarat tahapan pilkada.

Menurut DPRD, ada indikasi Pj bupati menghambat pilkada, terlihat tidak diajukannnya calon Sekretaris KPU Pesisir Barat dan tim seleksi pembentukan KPU Pesisir Barat, padahal anggarannya sudah tersedia.

Akibatnya, KPU RI menunjuk KPU Lampung Barat sebagai penyelenggara pilkada di Pesisir Barat dan Sekretaris KPU Lampung Barat Munandar merangkap Plt Sekretaris KPU Pesisir Barat.

Bekas anggota KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan, tidak ada alasan penundaan pilkada di daerah itu. Ia juga menyesalkan tidak adanya kemauan politik dari Gubernur Lampung dan Pj Bupati Pesisir Barat.
(eva/riz/eh)

Selasa, 19 Mei 2015

NPHD Tak Ditandatangani, DPRD Pesisir Barat Kecewa

Harianlampung.com - Hingga Selasa (19/5) pukul 00.00 Wib, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemkab setempat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, belum ditandatangani.

Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri mengaku kecewa karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Pesisir Barat yang diperjuangkan bisa dilaksanakan serentak pada Desember 2015, terancam ditunda hingga Februari 2017.

Padahal, menurut dia, tahapan pilkada sudah berlangsung panjang. Seperti perekrutan Badan Adhoc, Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), bahkan sudah dilantik.

"Kalau pilkada gagal digelar serentak pada Desember mendatang, ini merupakan kesalahan Pj. Bupati Pesisir Barat, Qudrotul Ikhwan. Kenapa dia tidak menandatangani NPHD. Padahal KPU Provinsi Lampung sudah datang ke Pesisir Barat pada Senin (18/5) kemarin," papar Piddinuri kepada harianlampung.com, Selasa (19/5).

Piddinuri mengatakan, Pj. Bupati Pesisir Barat tidak menandatangani NPHD dengan alasan situasi yang tidak kondusif. Padahal banyak indikasi, massa gabungan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang menggelar demonstrasi pada Senin (18/5) tersebut digerakkan oleh pejabat setempat.

Bahkan massa dikabarkan akan membludak sampai seribu lebih, sehingga pengawalan dari kepolisian diperbantukan dari luar wilayah hukum Polres Lampung Barat, katanya.

"Semua sudah disetting, pada waktu yang ditetapkan untuk penandatanganan NPHD, saat itu digelar demo. Alih-alih kondisi yang tidak kondusif, bupati kita tidak tandatangani NPHD, dan menghilang saat itu juga," tegas Piddinuri.

Padahal, dia menegaskan, pengaman dari kepolisian cukup kuat. Dari jumlah massa yang turun, tidak kalah banyak dengan jumlah polisi Pengendalian Massa (Dalmas) yang didatangkan dari Polres Lampung Barat, Polda Lampung, Waykanan dan Polres Lampung Utara.

"Kita harus berikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Lampung Barat mampu menciptakan kondisi yang kondusif, dan pengawalan yang ketat. Hanya bupati kita saja yang berdalih tidak kondusif," ujarnya.
(eva/mf/eh)

Massa demo persoalkan Pilkada Pesisir Barat


Pesisir Barat, Lampung (ANTARA Lampung) - Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi menyoal agar Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tapi dilaksanakan oleh KPU Pesisir Barat sendiri.

Aksi demo di Krui, ibu kota Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran Kabupaten Lampung Barat, Senin (18/5), bersamaan dengan rencana penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan pilkada Pesisir Barat dijadwalkan pada 9 Desember 2015 yang dihadiri KPU Provinsi Lampung, KPU Lampung Barat, Penjabat Bupati Pesisir Barat Qodratul Ikhwan, DPRD setempat, dan sejumlah pihak lainnya.