Rabu, 11 Maret 2015

KPU Gelar Uji Publik Draft PKPU Terkait Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Komisi pemilihan Umum (KPU) RI gelar acara uji publik mengenai rancangan peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Rabu, (11/3).

Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu, perguruan tinggi, Pusat Penelitian Politik LIPI, partai politik peserta pemilu, dan media massa.

Dalam pembukaannya, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan lima Komisioner KPU RI menjelaskan bahwa draft peraturan yang akan dilakukan uji publik antara lain:
  1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Setelah melakukan uji publik, Husni mengutarakan bahwa KPU akan melakukan perbaikan atas masukan para peserta uji publik. Kemudian hasil perbaikan tersebut akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah, untuk kemudian menetapkannya sebagai peraturan.

Draft peraturan ini setelah melampaui uji publik, nanti kami akan melakukan perbaikan apa yang telah diusulkan dalam forum ini, dan hasil perbaikan itu kami akan ajukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Setelah itu kami akan menetapkannya sebagai peraturan,” tuturnya.

Penetapan tersebut, lanjut Husni, akan dilakukan KPU paling lambat pertengahan April. KPU menargetkan sepuluh peraturan terkait penyelenggaraan pilkada dapat ditetapkan secara bersamaan sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai.

“Penetapan draft PKPU sebagai peraturan, kami menargetkan awal bulan April 2015 ini, paling telat pertengahan bulan April, sepuluh paket peraturan yang telah dibahas hampir setengah tahun ini akan ditetapkan berbarengan, jadi kita berharap sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dilakukan, paket peraturannya telah tuntas,” lanjut Husni.

Ia berharap sebelum 18 Maret 2015 proses penomoran Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat tuntas dan segera diterbitkan, sehingga isi dari draft PKPU dapat merujuk pada UU tersebut.

“Mudah-mudahan sebelum tanggal 18 Maret ini Undang-Undang nya bisa diterbitkan, sehingga kami bisa menyesuaikan isi dari draft peraturan ini merujuk kepada Undang-Undang nya,” ujar dia.

Lebih lanjut, Husni menginformasikan bahwa dalam rancangan PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal, KPU mengusulkan hari pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Hari tersebut dipilih dari dua pilihan hari pemungutan suara, yaitu pada 2 Desember 2015 atau 9 Desember 2015. 

“Dalam draft tentang tahapan, program, dan jadwal, kami mengajukan hari pemungutan suara pilkada serentak tahun 2015 adalah tanggal 9 Desember 2015. Kami tadinya mempertimbangkan tanggal 2 atau tanggal 9. Tapi dalam draft ini yang menjadi patokan adalah tanggal 9 Desember 2015,” tutur Husni.

Sabtu, 07 Maret 2015

UU No 1 Th 2015 tentang Pilkada beserta Perubahannya dalam 1 Naskah


Undang- undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota beserta perubahannya dalam 1 naskah, Dapat diunduh di sini 

Rabu, 18 Februari 2015

Paripurna DPR Setujui Revisi UU Pilkada dan RUU Pemda Menjadi UU

Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/2) menyetujui revisi UU Pilkada dan UU Pemda menjadi UU.
“Kami ingin menanyakan kepada siding dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dan RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,?” tanya pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Fadli Zon
“Setuju…,” jawab anggota dewan, dan palu diketuk.
Sebelumnya, dalan laporannya dihadapan sidang Rapat Paripurna, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menjelaskan, terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dalam pembicaraan Tk I di Komisi II dicapai beberapa hal, diantaranya, terkait pemilihan secara berpasangan, Komisi II dan DPR berhasil memutuskan bahwa pengajuan dilakukan secara berpasangan.
“Yaitu seorang calon gubernur, bupati dan walikota, serta seorang wakil gubernur, bupati dan walikota secara paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyak,” terangnya.

Selasa, 17 Februari 2015

Koordinasi BAWASLU Propinsi Lampung dengan KPU Kabupaten Lampung Barat

Pada hari Selasa, (17/2), sore, Kantor KPU Kabupaten Lampung Barat kedatangan tamu dari BAWASLU Propinsi Lampung dengan agenda koordinasi mengenai persiapan Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.

Sebelumnya, BAWASLU Propinsi Lampung juga telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda yang sama.

Pada prinsipnya, BAWASLU memastikan kesiapan jajaran KPU Kabupaten Lampung Barat untuk menyelenggarakan Pilkada Pesisir Barat seandainya ditunjuk langsung oleh KPU RI.

Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat, Imtizal, S.Sos, mengatakan bahwa pihaknya selalu siap apabila ditugaskan oleh KPU RI atau pun KPU Propinsi Lampung untuk menyelenggarakan Pilkada Pesisir Barat, sepanjang penugasan tersebut dituangkan dalam suatu keputusan yang memiliki payung hukumnya, hal ini untuk menjamin legalitas dari hasil penyelenggaraan Pilkada Pesisir Barat nanti.

"Meskipun demikian langkah tersebut adalah alternatif terakhir, karena kami pun selalu mendorong agar pembentukan kelembagaan penyelenggara pemilu di Kabupaten Pesisir Barat dapat segera terwujud, tetapi kebijakan tersebut adalah merupakan wewenang dari KPU RI.", lanjut Ketua KPU Kab. Lampung Barat.

Tahapan Pelaksanaan Pilkada Pesisir Barat sama seperti daerah yang akan melaksanakan Pilkada lainnya di Propinsi Lampung, saat ini masih ditunda menunggu hasil Revisi dari UU No 1 tahun 2015 tentang Pemilu Kepada Daerah, yang rencananya akan disahkan pada hari Rabu (18/2) besok oleh Paripurna DPR-RI.

Semua Pihak, baik BAWASLU ataupun bakal Panwaskab Pesisir Barat, serta KPU Kabupaten Lampung Barat, ataupun KPU Kab. Pesisir Barat, semua berkomitmen bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pesisir Barat yang sedianya akan digelar akhir 2015 ini serentak dengan daerah lainnya harus terselenggara dengan baik, dan lancar dengan menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, transparansi, dan akuntabel, sehingga hasil dari Pilkada nya nanti akan dapat diterima dengan baik serta menghasilkan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang berkualitas, dan dapat memajukan Kabupaten Pesisir Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang.


Senin, 16 Februari 2015

UPDATE PEMBAHASAN REVISI UU PILKADA per 14 Feb 2015

Update Pembahasan Panitia Kerja Revisi UU No 1 Tahun 2015 ttg Pilkada, antara DPR dg Pemerintah - per Jam 17.50 WIB ~ 14/02/15. ;
1. DISEPAKATI Panja : Penguatan pendelegasian tugas kpd KPU dan Bawaslu sbg penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.
2. DISEPAKATI Panja : Syarat pendidikan Gubernur dan Bupati/Walikota TETAP yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.
3. DISEPAKATI Panja : Syarat usia Gubernur TETAP yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan Bupati/Walikota paling rendah 25 tahun.
4. DISEPAKATI Panja : Tahapan UJI PUBLIK di HAPUS.
5. DISEPAKATI Panja : Syarat dukungan penduduk untuk Calon Perseorangan DINAIKKAN. Yaitu naik 3,5 persen.
6. DISEPAKATI Panja ; Pembiayaan Pilkada dari APBD didukung APBN.
7. DISEPAKATI Panja ; Ambang batas kemenangan 0 persen. Artinya SATU PUTARAN.
8. DISEPAKATI Panja : Yang menangani sengketa hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
9. DISEPAKATI Panja : Jadwal Pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang sbb :
a) Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 (untuk yg Akhir Masa Jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016).
b) Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017
(untuk AMJ Semester kedua tahun 2016 dan seluruh yg AMJ 2017)
c) Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 (untuk yg AMJ tahun 2018 dan AMJ 2019)
d) Serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027.
10. DISEPAKATI Panja ; mekanisme pencalonan adalah paket. Paket pasangan dipilih bersama. Yaitu 1 kada dan 1 Wakil Kada. Seperti sebelum Perpu.

Selasa, 27 Januari 2015

Pemkab Pesisir Barat Siap Laksanakan Pilkada


KRUI: Penjabat bupati, Kherlani, mengatakan Pemkab Pesisir Barat, siap melaksanakan dan mensosialisasikan sampai kebawah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten itu, tanpa mempersoalkan apakah perhelatan tersebut dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk Lampung Barat.

Pemkab Pesisir barat, jelas Kherlani, tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pilkada , namun dapat memfasilitasi terlaksananya kegiatan itu. Dalam hal ini Pemkab setempat telah menganggarkan dana sebesar Rp8 Milliar untuk lancarnya Pilkada di kabupaten tersebut.

"Dalam usia satu tahun sembilan bulan lebih Pesisir Barat hingga saat ini, ada tiga tugas pemerintah yang saya dilakukan, menjamin Pemerintah di kabupaten ini berjalan, memfasilitasi terbentuknya DPRD, memfasilitasi terpilihnya bupati definitif," jelas mantan wakil walikota bandar Lampung tersebut, saat melakukan audiensi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten induk, Lampung Barat, di ruang rapat kantor bupati setempat, Senin (26-1).

Kata dia, selama masa kepemimpinannya perlu ada perubahan ditengah masayarakat menjadi lebih baik, oleh sebab itu untuk memastikan produk perubahan yang dilakukan pemerintah tidak diragukan masayarakat perlu adanya payung hukum. Perubahan itu dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) 37,38,dan 39 yang tujuannyamenyelaraskan program Pemkab dengan pemerintah propinsi dan pusat.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, menjelaskan KPU pusat telah memutuskan penyelenggaraan Pemilu serentak termasuk Kabupaten Pesisir Barat. Namun dalam hal ini Pilkada Pesisir Barat belum diputuskan penyelenggaranya apakah KPU provinsi atau KPU Kabupaten Induk Lampung Barat. "Masih menunggu keputusan pusat," kata Nanang.()

Sabtu, 24 Januari 2015

Pemilu Jelang Pilkada 2015, KPU Minta PPP dan Golkar Bersih Masalah


Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) disambangi dua partai politik yang tengah berkisruh di internal partainya yakni, PPP dan Partai Golkar. Keduanya, menjelaskan kondisi internal partainya yang masih belum kondusif.

"Sama kayak Golkar, mereka (PPP-Red.) sedang ada problem internal. Mereka menceritakan dinamika internal yang terjadi," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2015).

Kedua partai sama-sama curhat. Tapi, menurut Husni, harapan Golkar beda dengan PPP. Partai berlambang pohon beringin mau KPU di daerah tak mengakomodir calon dari salah satu pihak di Golkar.

Sementara, PPP menginginkan KPU mengakui kepengurusan salah satu pihak di partai kakbah. Husni menolak permintaan itu karena bukan domain KPU.

"Golkar tadi meminta KPU mengkomunikasikan kepada daerah. Berbeda dengan PPP, mereka minta diakui. Tapi kami tidak bisa mengambil keputusan itu, yang mempunyai putusan Kemenkumham," tegas dia.

Husni meminta kepada kedua partai untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan internal ini. Supaya, konflik internal tidak membuat pengurus di daerah tak bisa mencalonkan kadernya di Pilkada 2015.

"Kalau bermasalah ada potensi proses berpartisipasi dalam pilkada itu bermasalah. Tugas mereka mengkompromikan supaya di daerah tidak bermasalah. Kalau di Golkar sudah mau mengayomi sedangkan PPP belum seperti itu," tandas dia.()

Sumber : MTVN

KPU Siap Terima Calon Kepala Daerah Jalur Independen




BANDAR LAMPUNG: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung siap menerima pendafatran calon kepala daerah yang mendaftar melalui jalur independen.

Komisioner KPU Handi Mulyaningsih, Jumat (23/1/2015), mengatakan KPU selalu siap jika dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah nanti banyak yang melalui jalur Independen. 

"Lebih Banyak calon malah lebih bagus, berarti minat masyarakat semakin tinggi untuk mengikuti pikada," kata Handi.

Handi mengatakan syarat Independen yang lima persen akan memberikan peluang kepada seluruh elemen masyarakat untuk merasakan suasana perpolitikan.

Masyarakat juga akan semakin banyak pilihan dalam menentukan Kepala Daerahnya. "Artinya, Pilkada yang digelar terbuka untuk umum," kata dia.

Menghadapi kemungkinan tersebut, ujar Handi, KPU tidak ada persiapan, sejauh ini KPU telah menginstruksikan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota yang akan menggelar pilkada untuk segera melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. ()

Laporan : Umar Wirahadikusuma