Massa demo persoalkan Pilkada Pesisir Barat

Pesisir Barat, Lampung (ANTARA Lampung) - Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi menyoal agar Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tapi dilaksanakan oleh KPU Pesisir Barat sendiri.

Aksi demo di Krui, ibu kota Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran Kabupaten Lampung Barat, Senin (18/5), bersamaan dengan rencana penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan pilkada Pesisir Barat dijadwalkan pada 9 Desember 2015 yang dihadiri KPU Provinsi Lampung, KPU Lampung Barat, Penjabat Bupati Pesisir Barat Qodratul Ikhwan, DPRD setempat, dan sejumlah pihak lainnya.

Sempat dilakukan pertemuan belasan orang perwakilan massa dengan Penjabat Bupati Pesisir Barat Qodratul Ikhwan dan Ketua KPU Lampung Dr Nanang Trenggono, di ruang rapat kantor bupati, sekitar pukul 11.00 WIB.

Kapolres Lampung Barat AKBP Dono Sembodo SIK yang memimpin pengamanan personel kepolisian atas aksi demo ini, berusaha menenangkan massa yang nyaris terlibat kericuhan saat pertemuan di ruang rapat kantor bupati Pesisir Barat itu.

Perwakilan massa menuntut agar Ketua KPU Lampung dan Penjabat Bupati Pesisir Barat menandatangani surat pernyataan bersama yang disiapkan mereka, dan berisikan tuntutan Pilkada Pesisir Barat harus dilaksanakan oleh KPU Pesisir Barat sendiri.

Mereka juga menuntut, pada tahun 2015 ini, KPU Lampung segera membentuk KPU Pesisir Barat. 

Penjabat Bupati Qodratul Ikhwan diminta massa agar tidak menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang disiapkan acaranya hari ini.

Pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan, baik Nanang Trenggono maupun Qodratul Ikhwan menolak menandatangani kesepakatan yang disiapkan para pendemo itu.

Nanang menegaskan pilkada serentak tetap akan dilakukan pada 2015, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat.

Aksi demo itu diikuti ratusan massa dari gabungan organisasi kepemudaan di Pesisir Barat, antara lain KNPI, MPC Pemuda Pancasila, LSM WAY, Ormas Kumpar, Ormas Krui Bangkit, dan sejumlah elemen masyarakat setempat lainnya.

Akibat aksi demo itu, acara penandatanganan NPHD yang sudah diagendakan dan dijadwalkan pukul 10.00 WIB antara Penjabat Bupati dan KPU Lampung Barat, disaksikan KPU Lampung dan DPRD setempat, tidak dapat dilaksanakan, dan belum diperoleh konfirmasi kepastian pelaksanaannya selanjutnya.(Ant)