 |
| Harianlampung.com - KPU Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat dengan Komisi A DPRD dan pemkab, membahas pilkada, Selasa (12/5). Rapat dipimpin Ketua DPRD Pesisir Barat, Piddinuri, didampingi ketua serta anggota Komisi A, dan komisioner KPU. |
Ketua KPU Pesisir Barat Imtizal mengatakan, sepanjang KPU Lampung Barat tidak melaksanakan pilkada, berbagai persiapan bisa dilakukan untuk Pilkada Pesisir Barat.
"Kami sudah mendapatkan surat perintah pelaksanaan dari KPU Provinsi Lampung. Kami juga telah membuat rancangan anggaran dan tahapan lainnya, termasuk rekrutmen badan ad hock," katanya.
Komisioner KPU Lampung Barat Syarif Ediansyah menambahkan, Rabu (13/5) besok digelar pelantikan sekretaris dan kasubag KPU Lampung Barat. Sekaligus dikeluarkannya surat keputusan Plt. Sekretaris KPU Pesisir Barat.
"Kegiatan besok digelar di KPU provinsi, dan penandatangan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) harus segera ditandatangani selambat lambatnya pada Senin (18/5). Jika tidak, Pilkada Pesisir Barat terancam gagal digelar," jelas Syarif.
Kepala PPKAD Pesir Barat Gunawan mengatakan, pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk pengawalan Polri sebesar Rp1,8 miliar, untuk KPU sebesar Rp10,7 miliar, dan panwas sebesar Rp4,4 miliar.
"Pemkab tak sekalipun berniat menunda pilkada. Apalagi Pj bupati putra daerah," papar Gunawan.
Ketua DPRD Pesisir Barat, Piddinuri mengatakan, rapat telah menyepakati pada Senin (18/5) penandatanganan NPHD antara Pj. Bupati Pesisir Barat dengan Ketua KPU Lampung Barat, disaksikan oleh Komisi A DPRD.
Pada Jumat (15/5) pembuatan rekening bank oleh KPU Lambar. Sedangkan sekretaris dan kasubag KPU Pesisir Barat harus segera didefinitifkan.
Dengan demikian bisa menyiapkan perlengkapan kantor dan pengisian staf serta fasilitas KPU Pesisir Barat, kata Piddinuri.
(eva/riz/eh)"Kami sudah mendapatkan surat perintah pelaksanaan dari KPU Provinsi Lampung. Kami juga telah membuat rancangan anggaran dan tahapan lainnya, termasuk rekrutmen badan ad hock," katanya.
Komisioner KPU Lampung Barat Syarif Ediansyah menambahkan, Rabu (13/5) besok digelar pelantikan sekretaris dan kasubag KPU Lampung Barat. Sekaligus dikeluarkannya surat keputusan Plt. Sekretaris KPU Pesisir Barat.
"Kegiatan besok digelar di KPU provinsi, dan penandatangan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) harus segera ditandatangani selambat lambatnya pada Senin (18/5). Jika tidak, Pilkada Pesisir Barat terancam gagal digelar," jelas Syarif.
Kepala PPKAD Pesir Barat Gunawan mengatakan, pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk pengawalan Polri sebesar Rp1,8 miliar, untuk KPU sebesar Rp10,7 miliar, dan panwas sebesar Rp4,4 miliar.
"Pemkab tak sekalipun berniat menunda pilkada. Apalagi Pj bupati putra daerah," papar Gunawan.
Ketua DPRD Pesisir Barat, Piddinuri mengatakan, rapat telah menyepakati pada Senin (18/5) penandatanganan NPHD antara Pj. Bupati Pesisir Barat dengan Ketua KPU Lampung Barat, disaksikan oleh Komisi A DPRD.
Pada Jumat (15/5) pembuatan rekening bank oleh KPU Lambar. Sedangkan sekretaris dan kasubag KPU Pesisir Barat harus segera didefinitifkan.
Dengan demikian bisa menyiapkan perlengkapan kantor dan pengisian staf serta fasilitas KPU Pesisir Barat, kata Piddinuri.
No comments:
Post a Comment