Tata Dapil dan Alokasi Kursi, KPU Pertimbangkan Aspek Kebencanaan

Palembang, kpu, go, id---Kondisi topografi Indonesia yang rawan bencana menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota. KPU RI menetapkan kebijakan bahwa daerah-daerah yang mengalami bencana dan berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk dan alokasi kursi di setiap dapil, maka dapil di kabupaten/kota tersebut harus ditata ulang.

Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah mengatakan terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi dalam menata dapil dan alokasi kursi di kabupaten/kota yang mengalami bencana. Pertama ; sudah tersedia data jumlah penduduk dan data wilayah kabupaten/kota paska bencana dari Kementerian Dalam Negeri. Kedua ; penataan dapil dan alokasi kursi di kabupaten/kota yang mengalami bencana dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengajuan calon anggota DPRD.

“Kalau KPU belum menerima data penduduk dan data wilayah terbaru dari Kementerian Dalam Negeri paska bencana sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka dapilnya tetap, tidak berubah,” jelas Nur Syarifah pada saat pemaparan materi tentang Mekanisme Kerja Dalam Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2019, Rabu (15/11).

Penataan dapil dan alokasi kursi akibat bencana, kata

Nur Syarifah, tidak saja dapat mengubah alokasi kursi pada setiap dapil, tetapi juga dapat berdampak pada penghapusan dapil. Misalnya suatu kabupaten/kota, awalnya berdasarkan jumlah penduduk, jumlah kursinya sebanyak 25 dengan jumlah dapil 4 dan alokasi kursi masing-masing dapil 7 : 7 : 6 : 5. “Karena bencana terjadi di daerah tersebut dan berdampak pada berkurangnya alokasi kursi sebayak 5 kursi maka dapil yang berkusi 5 dapat dihapus,” jelas Nur Syarifah.  

Nur Syarifah kembali menekankan pentingnya KPU Kabupaten/Kota menggunakan 7 prinsip penataan dapil dan alokasi kursi dalam merancang dapil di daerahnya. Harga kursi antar satu dapil dengan dapil lainnya sedapat mungkin diupayakan memiliki harga yang setara. “Ini penting untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam kontestasi,” ujarnya.

Perancangan dapil dan alokasi kursi harus mengupayakan terpenuhinya prinsip proporsionalitas, di mana terdapat keseimbangan alokasi kursi antar dapil. Jangan sampai alokasi kursi antar dapil jomplang, misalnya dalam satu kabupaten/kota terdapat dapil dengan alokasi 3 kursi, sementara dapil yang lain alokasi kursinya 12. KPU Kabupaten/Kota juga tidak boleh abai dengan prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Karena itu rancangan dapil dan alokasi kursi harus memprioritaskan pembentukan dapil berkursi banyak, yaitu antara 6 sampai 12 kursi dalam satu dapil.   

“Tetapi prinsip-prinsip itu terkadang tidak semua dapat dipenuhi. Integritas wilayah bisa saja tidak dapat dipenuhi karena kondisi geografis seperti keberadaan sungai, gunung dan kondisi geografis lainnya,” terang Nur Syarifah.

Sebelum mendistribusikan kursi ke setiap dapil, terlebih dulu KPU menetapkan jumlah kursi DPRD setiap kabupaten/kota. Penetapan jumlah kursi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Penentuan dapil DPRD kabupaten/kota juga dapat menggunakan bagian kecamatan. ”Tetapi bagian kecamatan tidak boleh digabung dengan kecamatan atau bagian kecamatan lain,” terang Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Supriatna. (*)

Sumber : http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/7183/Tata-Dapil-dan-Alokasi-Kursi-KPU-Pertimbangkan-Aspek-Kebencanaan