Monday, 4 February 2013

Uang Kehormatan Ketua KPU Rp 23,750, Anggota Rp 20,625 Juta, Ketua KPU Provinsi Rp 9,9 Juta, Ketua KPU Kab/Kota Rp 6,8 jt

Sesuai amanat Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Januari lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Disebutkan dalam Perpres tersebut, Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan uang kehormatan setiap bulan.
Besarnya uang kehormatan Ketua KPU adalah Rp 23.750.000,00; Anggota KPU Rp 20.625.000,00; Ketua KPU Provinsi Rp 9.900.00,00; Anggota KPU Provinsi Rp 8.250.000,00; Ketua KPU Kabupaten/Kota Rp 6.800.000,00; dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Rp 5.550.00,00.


Friday, 1 February 2013

Arif Rahman Hakim Sekjen KPU yang Baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pengganti Suripto Bambang Setyadi.

"Sudah terpilih Sekjen KPU yang baru, yakni Arief Rahman Hakim," ujar Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).

Dirinya menambahkan, Surat Keputusan (SK) penetapan Sekjen KPU terpilih itu telah diterima KPU. Dia menjelaskan, Arief Rahman Hakim merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Maka dari itu, KPU akan menggelar acara pelantikan Sekjen KPU terpilih pada Jumat 1 Februari 2013, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU, pukul 10.00 WIB.

"Harapannya, Sekjen yang baru supaya dia mampu menciptakan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif," imbuhnya.

Pagi Ini, KPU Lantik Sekjen Baru



Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pengganti Suripto Bambang Setyadi yakni Arief Rahman Hakim. KPU akan menggelar acara pelantikan Sekjen KPU terpilih pada Jumat 1 Februari 2013, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU, pukul 10.00 WIB.

"Iya sudah terpilih Sekjen KPU yang baru, yakni Arief Rahman Hakim, akan dilantik hari ini,"ujar Komisioner KPU, Sigit Pamungkas kepada SP, Jumat (1/2).

Sigit menjelaskan, bahwa Surat Keputusan (SK) penetapan Sekjen KPU terpilih itu telah diterima KPU pada pukul 12:00 Kamis (31/1).

Lebih lanjut Sigit mengatakan bahwa Arief Rahman Hakim merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Harapannya, Sekjen yang baru supaya dia mampu menciptakan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif," ucap Sigit.

Sigit mengatakan bahwa, agenda terbesar Sekjen KPU terpilih tersebut adalah memastikan birokrasi KPU, mendukung sepenuhnya kesuksesan Pemilu 2014. Sedangkan agenda terdekat, yakni menata kelembagaan dan menciptakan standar kerja, serta membangun soliditas birokrasi.

Sebelumnya KPU menggelar sejumlah tes kepada sembilan calon Sekjen KPU. Mereka adalah Muhammad Dimyati, Reifeldi, Syarifuddin Side, Resman, Yuhardi R Jusuf, Arif Rahman Hakim, Andi Pangerang Moenta, Noor Sidharta, serta Rizari. Sembilan calon Sekjen KPU itu mengerucut menjadi tiga nama, yang kemudian diserahkan kepada Presiden SBY, hingga SBY menunjuk Arief Rahman Hakim.

PDS Tetap Dinyatakan Tak Lolos Peserta Pemilu 2014

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan Partai Damai Sejahtera (PDS). Artinya, PDS tetap dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

"Putusan Bawaslu hanya berdasarkan pertimbangan matematis, tidak berdasarkan sosial politik," kata Sekjen PDS Sahat Sinaga di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (31/1).

Dia menambahkan, ketidakcermatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi administrasi dan faktual, seharusnya tidak dilegitimasi Bawaslu. 
"Bawaslu harusnya mampu membuat terobosan, bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPU," imbuhnya.

Menurutnya, akibat dari putusan Bawaslu, maka tidak ada harapan bagi parpol yang dinyatakan gagal untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2014.

Anggota DPRD Dari Parpol Diluar Peserta Pemilu 2014 Harus Mundur, Jika Maju Jadi Caleg

JAKARTA (Berita ) Akibat penerapan Parliament Threshold 3, 5 hanya berlaku di DPR dan tidak sampai ke DPRD, maka para anggota DPRD Provinsi,
Kabupaten dan Kota yang aktif saat ini dari berbagai partai politik dan bukan parpol peserta Pemilu 2014, harus mengundurkan diri jika ingin menjadi calon anggota legislatif ( Caleg) pada Pemilu 2014.
Jika para anggota DPRD dari parpol non peserta Pemilu 2014 tidak mengundurkan diri, maka mereka tidak berhak maju menjadi Caleg pada Pemilu 2014. Hal ini dilontarkan anggota DPRRI dari Fraksi PDI Perjuangan H Irmadi Lubis kepada wartawan, Rabu (30/1) di Jakarta, setelah dirinya mendapat banyak pertanyaan dari kalangan anggota DPRD dari parpol non peserta Pemilu 2014, terkait pecalgan mereka setelah parpolnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014.
Menyangkut keberadaan para anggota DPRD dari parpol non peserta Pemilu 2014 ini, menurut Irmadi
Lubis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus segera membuat aturan terkait pencalegan anggota DPRD, Provinsi, Kabupaten dan Kota dari parpol non peserta Pemilu 2014.
Menurut Irmadi, anggota DPRD dari parpol non peserta harus mengundurkan diri sebelum mengajukan diri maju sebagai Caleg, yang tentu dari parpol peserta Pemilu 2014 diamanatkan dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.